Presiden Benigno Aquino dan pimpinan Moro Islamic Liberation Front (MILF) Murad Ebrahim menyaksikan penandatanganan kesepakatan, yang akan menjadi jalan bagi perdamaian akhir tahun 2016, dalam sebuah upacara di istana kepresidenan di Manila.

“Saya datang dalam damai dan menjalin kemitraan damai dengan dasar kesepakatan kerangka kerja antara MILF dan pemerintah Filipina,“ kata Ebrahim dalam pidato di istana menjelang penandatanganan pakta. “Kami mengulurkan tangan persahabatan dan kerjasama kepada Presiden dan rakyat Filipina“.

Kemerdekaan Ditukar Otonomi

Presiden Benigno Aquino yang telah mendorong proses perdamaian ini sejak menduduki jabatan tahun 2010, juga memuji kesepakatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk “pada akhirnya mencapai perdamaian yang asli dan abadi“.

Ebrahim menjadi pimpinan MILF pertama yang mengunjungi istana kepresidenan, menandai optimisme dari kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik bersenjata yang diklaim telah merenggut 150 ribu nyawa. Mengakhiri konflik dengan pemberontak MILF telah menjadi agenda prioritas Presiden Aquino.

Dalam rencana perdamaian, MILF yang berkekuatan 12 ribu personel akan menghentikan tuntutan melepaskan diri dari Filpina, dan sebagai gantinya Mindanao akan menjadi daerah otonom dengan kekuasaan yang besar dan mendapat pembagian kekayaan dari pemerintah pusat.

Bukan Jaminan

Bagaimanapun, para pemimpin MILF, pemerintah dan pengamat independen juga telah memperingatkan bahwa jalan menuju perdamaian masih penuh dengan hambatan, dan penandatangan kesepakatan hari Seni, tidak menjamin berakhirnya konflik.

“Seperti kata pepatah, masalahnya ada pada detail. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya menuai hasil dari kerangka kerjasama ini,” kata Aquino dalam pidato sebelum penandatanganan kesepakatan oleh para perunding utama kedua belah pihak.

Wakil Ebrahim untuk urusan politik, Ghazali Jaafar, menyampaikan kehati-hatian yang sama.

“Kami merasa terhormat karena disambut di Manila, tapi saya harus menekankan bahwa ini hanyalah awal perjalanan damai,” kata Jaafar.

Angkat Senjata Empat Dekade

Kelompok pemberontak muslim telah mengangkat senjata sejak tahun 1970-an menuntut kemerdekaan atau otonomi bagi Mindanao, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur mereka sebelum kolonialisme Kristen Spanyol dimulai pada tahun 1500-an.

Diperkirakan empat sampai sembilan juta muslim di Mindanao kini menjadi minoritas setelah bertahun-tahun migrasi penduduk Katolik di wilayah itu, meski di beberapa tempat mereka masih mayoritas. Kelompok muslim akan menjadi sebuah mayoritas dalam rencana wilayah otonomi baru ini.

Mindanao yang meliputi sepertiga wilayah Filipina selatan selama ini dikenal sebagai daerah pertanian yang kaya sumberdaya. Namun konfik empat dekade menjerumuskan wilayah ini ke dalam jurang kemiskinan.

Konflik juga telah menyebabkan maraknya peredaran senjata dan munculnya para panglima perang yang bertempur memperebutkan wilayah kekuasaan. Mereka membuat kelompok kecil tapi militan diantara para pemberontak muslim ini, serta  membangun benteng-benteng di wilayah nyaris tanpa hukum tersebut.

MILF adalah kelompok separatis terbesar dan paling penting, setelah Moro National Liberation Front (MNLF) menandatangani sebuah pakta perdamaian dengan pemerintah Filipina pada tahun 1996.

MNLF Marah

Pakta perdamaian dengan MNLF itu menjadi landasan bagi terbentuknya sebuah wilayah otonomi di Mindanao, namun Aquino pekan lalu menggambarkannya sebagai sebuah “percobaan gagal“ karena korupsi besar-besaran dan kemiskinan yang memburuk.

Rencana otonomi baru di wilayah ini akan menggantikan yang lama.

Beberapa pimpinan MNLF telah menyuarakan kemarahan melihat basis kekuasaan mereka hilang dan telah memperingatkan bahwa mereka bisa jadi akan kembali mengangkat senjata.

Serangan terbaru MNLF atau kelompok Islamis yang lebih kecil dan masih menginginkan kemerdekaan termasuk diantara tantangan potensial dalam proses perdamakaian.

Lainnya adalah potensi penentangan dari kelompok politisi Katolik dan para pimpinan bisnis. Rancangan otonomi khusus ini harus mendapatkan persetujuan dari parlemen nasional Filpina yang didominasi para politisi Katolik.

Namun, para ahli telah mengatakan bahwa Aquino yang merupakan Presiden paling populer dalam sejarah Filipina, akan mampu meyakinkan kelompok mayoritas Katolik di negara itu agar mendukung rencana perdamaian.

AB/ AS (afp,dpa,rtr)